Lampung Utara, PC – Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun sejak Tahun 2007 belum menandakan keberhasilan dalam menuntaskan angka kemiskinan.
Hal tersebut khususnya terjadi di daerah Lampung Utara yang setiap hari terdapat keluhan masyarakat selaku pemegang Kartu Penerima Manfaat (KPM) mengenai pemotongan Bansos PKH.
Sejumlah KPM menduga ada pembiaran oleh dinas sosial terkait. Keluhan tersebut juga beragam dengan berasal dari keluarga miskin dan tidak manpu secara silih berganti, seperti lanjut usia, disabilitas atau cacat berat yang tidak mendapatkan bantuan sosial program yang di agung-agungkan oleh Presiden Republik Indonesia.Ir Joko Widodo.
“Yang kami duga belum mampu menempatkan bantuan secara tepat,yang seharusnya untuk menuntaskan, menurunkan angka kemiskinan. Namun kenyataan di mana-mana tingkat kemiskinan justru semakin parah, kami masyarakat miskin luput dari bantuan dari satu perhatian,”terang masyarakat pada buanainformasi.tv, Selasa, (2/4/19).
Masyarakat mengatakan banyak yang dinilai manpu dalam perekonomian sehari-harinya justru mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah, namun yang miskin, yang janda yang lansia, yang cacat terabaikan.
Adapun keluhan lain yang telah lama menjadi satu perbincangan publik adalah adanya pemotongan Dana Bansos PKH oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pemotongan dana PKH kepada KPM yang diduga dilakukan oknum pendamping desa masing-masing dari nilai Rp 10.000, Rp 30.000 – Rp 50.000, Rp 75.000 sampai Rp 100.000 dengan jumlah dapat mencapai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lebih Per-KPM,”beber mereka.
Lebih mirisnya lagi, masyarakat mengatakan mereka dilarang untuk menyampaikan perihal apapun kepada pihak wartawan maupun LSM mengenai pemotongan tersebut.
“Apabila kami melaporkan atau menyampaikan keluhan kami ini, hak kami sebagai pemegang kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau yang dimaksud Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) akan dicabut oleh pendamping,”urainya.
KPM juga memberikan gambaran seperti buku yang harus dibeli dan baju yang harus di beli. Mereka menduga hal yang dilakukan itu merupakan contoh pungutan liar.
“Pendamping berdalih pembelian baju untuk dipakai saat pencairan dana PKH di Bank, tapi semenjak baju ini di kami belum pernah secara bersama kami pakai dalam pencairan, oleh karena dana yang di maksud sudah di cairkan pendamping dan ketua kelompok,”umbar mereka.
Terpisah, usai melakukan konfirmasi terhadap ketua kelompok di berbagai desa tersebut diantaranya ketua kelompok desa pagar gading, dalam keterangan ketua kelompok mengatakan potongan tersebut nilainya hanya Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan itu suka rela
Sementara ketua kelompok di kelurahan bukit kemuning enggan untuk berkomentar atau memberikan keterangan apapun, adalagi ketua kelompok yang menyebutkan tidak tahu menahu, semua urusan pendamping.
Mirisnya lagi, ada yang sangat menarik karena Kartu Keluarga Sejahtera KKS yang memiliki kode PIN milik KPM secara khusus wajib untuk di rahasiakan oleh KPM tapi justru kartu tersebut diminta dan dipegang oleh oknum ketua kelompok atau oknum pendamping PKH di desa masing-masing,dengan tidak tau jelas apa tujuan mereka menahan Kartu kami.
Hasil informasi yang terangkum oleh buanainformasi.tv, penyaluran PKH Kepada KPM, jenis potongan yang di maksud diatas adalah,untuk pembelian Baju,pembelian Buku,pembelian kueh,iuran kelompok,uang bensin,uang pulsa. Yang notabenya bertentangan dengan.Petuntuk Teknis Penyaluran PKH. Pada dasarnya sudah jelas di atur dalam.Surat Keputusan Derektorat Jendral Perlindungan Jaminan Sosial Republik Indonesia Nomor: 04/LJS/08/2018.
“Dengan adanya intimidasi, intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,bahkan kartu KKS-KPM di pegang oleh oknum tentunya dapat dipertanyakan dan diduga ada kepentingan-kepentingan oknum untuk meraih keuntungan pribadi,”ucapnya.
Sementara pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan khususnya pendamping PKH di masing-masing desa belum dapat di konfirmasi,mengenai kebenaran yang di sampaikan oleh pihak KPM kepada buanainformasi.tv.
Namun, Kepala Dinas Sosial,H.Erwinsyah meskipun dihubungi via ponselnya tapi tidak di angkat saat ingin dikonfirmasi, begitu juga Kabid Jaminan Sosial Nikmatul Huda saat ingin dikonfirmasi via ponsel selulernya namun tidak aktif.
Sampai berita ini diturunkan,mengenai dugaan pembiaran pemotongan dana bansos PKH kepada KPM atas keluhkan KPM dan masyarakat sekitar di Lampung Utara.(gn)
